Sistem KYC/AML berbasis blockchain harus dapat diskalakan untuk mengelola data besar, dapat dioperasikan agar terintegrasi dengan infrastruktur keuangan yang ada, serta mendukung adopsi pengguna tinggi demi mendorong partisipasi dan keberhasilan
Skalabilitas mengacu pada kemampuan sistem untuk berkembang tanpa mengalami penurunan kinerja yang signifikan. Agar suatu sistem dapat berfungsi secara efektif di seluruh pemerintahan Indonesia dan lembaga keuangannya, sistem tersebut harus mampu menangani volume data dan transaksi yang sangat besar.
Tantangan dengan blockchain publik tradisional, seperti Bitcoin atau Ethereum sebelum ditingkatkan, adalah seringnya dikritik karena kecepatan transaksi yang lambat dan biaya yang tinggi. Meskipun masalah ini mungkin dapat diterima untuk mata uang kripto, masalah ini tidak cocok untuk jutaan cek harian yang diperlukan dalam sistem keuangan nasional.
Solusinya adalah membangun sistem di atas blockchain "berizin", yang dirancang untuk throughput tinggi. Tidak seperti blockchain publik, jenis jaringan ini bersifat privat dan terkendali, memungkinkan transaksi divalidasi jauh lebih cepat oleh sekelompok kecil peserta tepercaya, seperti bank dan lembaga pemerintah. Dengan memprioritaskan kecepatan dan efisiensi, sistem ini menjadi praktis untuk digunakan dalam skala nasional. Sistem ini juga harus mampu menyimpan dan mengelola data dalam jumlah besar secara efisien, yang dapat dicapai dengan hanya menyimpan "sidik jari" (hash) data yang aman di blockchain, sementara data lengkap tetap berada di luar rantai dalam basis data yang aman.
Interoperabilitas adalah kemampuan sistem blockchain baru untuk berkomunikasi dan berintegrasi dengan sistem yang sudah ada. Bank, lembaga pemerintah, dan lembaga keuangan mengandalkan sistem lama yang telah berusia puluhan tahun untuk tugas-tugas seperti mengelola catatan pelanggan atau menangani pelaporan pajak. Sistem berbasis blockchain tidak dapat beroperasi secara terpisah; sistem ini harus terhubung secara mulus dengan teknologi-teknologi lama ini.
Solusinya biasanya melibatkan pembuatan API yang tangguh, atau Antarmuka Pemrograman Aplikasi. API bertindak sebagai penerjemah digital, yang memungkinkan sistem blockchain untuk mengambil informasi dari basis data bank yang ada dan mengirimkan laporan kepatuhan ke platform regulasi pemerintah. Pendekatan ini memastikan bahwa blockchain meningkatkan proses yang ada, alih-alih memaksakan perombakan yang mahal dan mengganggu seluruh infrastruktur keuangan.
Adopsi pengguna mengacu pada kesediaan individu dan organisasi untuk menggunakan sistem baru. Bahkan dengan teknologi canggih sekalipun, sistem akan gagal jika orang tidak mengadopsinya. Perubahan bisa sangat sulit bagi organisasi besar yang sudah mapan. Lembaga keuangan dan pegawai pemerintah terbiasa dengan alur kerja mereka saat ini dan mungkin enggan mengadopsi sistem baru, terutama yang berbasis teknologi kompleks seperti blockchain.
Solusinya terletak pada insentif dan pelatihan. Sistem ini harus sederhana dan intuitif, serta menawarkan efisiensi yang lebih tinggi daripada metode lama. Para pemangku kepentingan juga membutuhkan alasan yang jelas untuk mengadopsinya. Bagi bank, insentif dapat mencakup pengurangan biaya kepatuhan dan risiko denda yang lebih rendah, sementara regulator dapat memperoleh manfaat dari perangkat yang lebih cepat dan efektif untuk memerangi korupsi. Program pelatihan yang komprehensif sangat penting, tidak hanya untuk menjelaskan cara kerja sistem tetapi juga untuk menunjukkan manfaat nyata yang diberikannya.
Mpu Gandring ingin memberantas korupsi di Indonesia dengan teknologi blockchain! Anda ingin mendukung?
- Follow akun Mpu.
- Upvote dan resteem postingan Mpu.
- Share di Instagram, Facebook, X/Twitter dll.
- Biar pemerintah mendengar dan menerapkannya.
| Proyek Percontohan |
|---|
Upvoted! Thank you for supporting witness @jswit.