Sandiaga Soal Pertemuan Lanjutan Jokowi Prabowo Saya Tidak Terlibat

Jakarta - Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin menyebut akan ada pertemuan lanjutan antara Prabowo Subianto dengan Jokowi. Mantan cawapres Prabowo, Sandiaga Uno mengaku tak tahu-menahu soal pertemuan lanjutan tersebut.

"Saya tidak terlibat dalam pembicaraan tersebut (pertemuan lanjutan Jokowi-Prabowo)," kata Sandiaga saat dimintai konfirmasi, di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (14/7/2019).

Sandiaga berulang kali berbicara pentingnya oposisi bagi pemerintah. Dia mengaku selalu membicarakan hal tersebut dengan Prabowo.

"Dan saya sampaikan kepada Pak Prabowo kemarin, sebelum pertemuan, saya sempat diskusi bersama beliau. Dan setelah saya bertemu Mas Erick Thohir, saya juga bertemu dengan Pak Prabowo dan saya sampaikan posisi saya," terang Sandiaga.

"Dan beliau mengapresiasi pandangan saya bahwa tentunya kita memainkan masing-masing peran (oposisi dan pemerintahan)," imbuhnya.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf, Arsul Sani, menyebut akan ada pertemuan lanjutan antara Jokowi dan Prabowo. Arsul mengatakan pertemuan berikutnya tidak menutup kemungkinan akan membahas perihal rekonsiliasi.

"Tentu (pertemuan di MRT) itu pertemuan pertama. Pertemuan selanjutnya atau komunikasi selanjutnya, apakah langsung Jokowi dengan Prabowo atau pada lingkaran Pak Jokowi di pemerintah atau koalisi Indonesia Kerja, dengan lingkaran Pak Prabowo itu tentu akan berlanjut. Pertemuan kemarin 1 jam tidak mungkin bahas semuanya," kata Arsul Sani ditemui wartawan di sela acara Visi Indonesia, di SICC, Bogor, Jawa Barat.

Namun, Arsul menjelaskan, pembahasan soal rekonsiliasi bukan secara otomatis Gerindra masuk ke koalisi Jokowi. Rekonsiliasi yang dimaksudkan, sebut Arsul, bisa saja mengenai penguatan legislatif.

"Itu (rekonsiliasi) yang akan dibicarakan. Arahnya di dalam atau di luar. Jangan kemudian rekonsiliasi itu diartikan sebagai bentuk masuknya Gerindra ke koalisi pemerintah. Di luar itu banyak yang bisa dibicarakan, fungsi penguatan lembaga legislatif. Di DPR itu kan ada, di luar MPR ya, ada 80 kepemimpinan alat kelengkapan daerah," jelasnya.