ANALISIS KOMUNIKATOR POLITIK

Pengertian Komunikasi Politik
Komunikasi Pollitk adalah komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik, atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah. Dengan pengertian ini, sebagai sebuah ilmu terapan, komunikasi politik bukanlah hal yang baru. Komunikasi politik adalah salah satu fungsi yang selalu ada dalam setiap sistem politik. Komunikasi politik merupakan proses penyampaian pesan-pesan yang terjadi pada saat keenam fungsi lainnya itu dijalankan. Hal ini berarti bahwa fungsi komunikasi politik terdapat secara inherent di dalam setiap fungsi sistem politik. (Gabriel Almond)
Communication (activity) considered political by virtue of its consequences (actual or potential) which regulate human conduct under the condition of conflict. Kegiatan komunikasi yang dianggap komunikasi politik berdasarkan konsekuensinya (aktual maupun potensial) yang mengatur perbuatan manusia dalam kondisi konflik. Cakupan: komunikator (politisi, profesional, aktivis), pesan, persuasi, media, khalayak, dan akibat. (Dan Nimmo)
Komunikasi politik merupakan salah satu fungsi partai politik, yakni menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa –“penggabungan kepentingan” (interest aggregation” dan “perumusan kepentingan” (interest articulation) untuk diperjuangkan menjadi public policy. (Miriam Budiardjo)
Penyebaran aksi, makna, atau pesan yang bersangkutan dengan fungsi suatu sistem politik, melibatkan unsur-unsur komunikasi seperti komunikator, pesan, dan lainnya. Kebanyakan komunikasi politik merupakan lapangan wewenang lembaga-lembaga khusus, seperti media massa, badan informasi pemerintah, atau parpol. Namun demikian, komunikasi politik dapat ditemukan dalam setiap lingkungan sosial, mulai dari lingkup dua orang hingga ruang kantor parlemen. (jack Plano).
Pola-pola Komunikasi Politik

1. Pola komunikasi vertikal (top down, dari pemimpin kepada yang dipimpin)
2. Pola komunikasi horizontal (antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok)
3. Pola komunikasi formal (komunikasi melalui jalur-jalur organisasi formal)
4. Pola komunikasi informal ( komunikasi melalui pertemuan atau tatap muka, tidak mengikuti prosedur atau jalur-jalur organisasi).

Unsur-Unsur Komunikasi Politik

1. Unsur Komunikasi Politik dalam Lembaga Suprastruktur, Dalam unsur ini terdiri dari tiga kelompok yaitu yang berada pada lembaga legislative, Eksekutif dan Yudikatif. Pada Ketiga kelompok tersebut terdiri dari; Elit Politik, Elit Militer, Teknokrat dan Profesional Group.
2. Unsur Komunikasi Politik dalam Lembaga Infrastruktur Politik, Dalam unsur ini terdiri dari beberapa kelompok yaitu : Partai Politik, Interest Group, Media Komunikasi Politik, Kelompok Wartawan ( sbg Within-put), Kelompok Mahasiswa (sbg Within-put), dan Para Tokoh Politik.
   Komponen-Komponen Sistem Komunikasi Politik
3. Lembaga-lembaga politik dalam aspek-aspek komunikasinya
4. Institusi-institusi media dalam aspek-aspek politiknya
5. Orientasi khalayak terhadap komunikasi politik
6. Aspek-aspek budaya politik yang relevan dengan komunikasi.
   Konsep Pembahasan Komunikasi Politik.

Menurut Ilmuwan Komunikasi, Pembagian Teori Komunikasi dalam beberapa konsep disesuaikan dengan Sistem Politik yang berlaku pada negara yang bersangkutan. W. L. Rivers, W. Schramm dan C. G. Cristians dalam bukunya “Responsibility in Mass Communications” membagi dalam tiga konsep, yaitu : Authoritharianism, Liberitarianism, dan Social Responsibility Theory.

1. Konsep Komunikasi dalam Sistem Politik Authoritarianism, adalah komunikasi politik dimana lembaga Suprastruktur Politik mengatur bahkan menguasai system komunikasi politik yang menghubungkan antara suprastruktur dengan Infrastruktur. Artinya Negara lebih besar memiliki pengaruh dalam mengendalikan media komunikasi politik kepada masyarakat. Masyarakat tidak memiliki daya yang kuat untuk mengendalikan system komunikasi atau bahkan hanya bisa menerima semua pesan komunikasi politik yang disampaiakan oleh negara atau pemerintah. Contoh : Penerapan Sistem Komunikasi Politik dalam negara Sosialis Komunis.
2. Konsep Komunikasi Politik dalam Sistem Politik Liberitarianism, adalah Komunikasi politik dimana lembaga Infrastruktur Politik memiliki kewenangan yang besar untuk mengatur bahkan menguasai system komunikasi politik yang menghubungkan antara suprastruktur dengan Infrastruktur politik . Artinya Masyarakat (society) lebih besar memiliki pengaruh dalam mengendalikan media komunikasi politik dalam kehidupan masyarakat dan negara. Negara hanya memiliki daya untuk memantau atau mengendalikan system komunikasi agar tidak melanggar semua aturan atau hokum yang berlaku dalam negara yang dapat berakibat kerugian pada masyarakat umum. Contoh : Penerapan system Komunikasi Politik dalam Negara Demokrasi.
3. Konsep Komunikasi Politik dalam Sistem Politik Social Responsibility Theory adalah komunikasi politik dimana lembaga Suprastruktur Politik mengatur bahkan menguasai sebagian besar system komunikasi politik yang menghubungkan antara suprastruktur dengan Infrastruktur. Artinya Negara lebih besar memiliki pengaruh dalam mengendalikan media komunikasi politik kepada masyarakat. Masyarakat tidak memiliki daya yang kuat untuk mengendalikan system komunikasi politik atau bahkan hanya bisa menerima sebagian besar pesan komunikasi politik yang disampaikan oleh negara atau pemerintah.Contoh : Penerapan system komunikasi politik dalam Negara Sosialis Demokrat.

Fungsi Komunikasi Politik

1. Fungsi Komunikasi Politik dalam aspek Totalitas adalah mewujudkan suatu kondisi negara yang stabil dengan terhindar dari factor-faktor negatif yang mengganggu keutuhan nasional.artinya behwa negara berkewajiban menyampaikan komunikasi politik kepada masyarakat secara terbuka (transparan) serta menyeluruh (komprehensif) serta menghilangkan hambatan (barier) komunikasi antara negara dengan masyarakat sehingga tercipta hubungan yang hermonis diantara keduanya.
2. Fungsi Komunikasi Politik dalam aspek Hubungan Suprastuktur dan Infrastruktur adalah sebagai jembatan penghubung antara kedua suasana tersebut dalam totalitas nasional yang bersifat independen dalam berlangsungnya suatu system pada ruang lingkup negara. Artinya bahwa pemerintah berkewajiban menyampaikan (artikulasi) semua kebijakan dan keputusan politik kepada masyarakat dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Aspek dimaksud adalah aspek ideology, ekonomi, social budaya, hukum dan hankam serta aspek lain yang berhubungan dengan sikap dan perilaku politik Indonesia kepada pihak internasional (luar negeri).
   Ruang Lingkup Komunikasi Politik
   Menurut Leonard W Dob, Komunikator Politik dapat dibagi dalam 3 macam, yaitu :
3. Politikus sebagai Komunikator Politik, Politikus adalah orang yg memiliki otoritas untuk berkomunikasi sebagai wakil dari kelompok atau langganan; pesan-pesan nya mengajukan dan melindungi tujuan kepentingan politik. Artinya Komunikator Politik mewakili kepentingan kelompok. Namun demikian ada juga politikus yang bertindak sebagai Ideolog yang aktivitasnya membuat kebijakan yang luas, mengusahakan reformasi dan bahkan mendukung perubahan revolusioner.
4. Komunikator Profesional dalam politik, Komunikator Profesional adalah orang yang menghubungkan golongan elit dalam organisasi atau komunitas manapun dengan khalayak umum; secara horizontal ia menghubungkan dua komunitas bahasa yang dibedakan pada tingkat struktur social yang sama. Menurutnya, sifat komunikator ini adalah “ bahwa pesan yang dihasilkan tidak memiliki hubungan yang pasti dengan pikiran dan tanggapannya sendiri”. Klasifikasi Komunikator Profesional adalah meliputi ; Jurnalis, Promotor.
5. Aktivis atau Komunikator Paruh Waktu (part Time), Adalah orang yang cukup banyak terlibat dalam kegiatan politik atau komunikasi politik tetapi tidak menjadikan kegiatanya sebagai lapangan pekerjaanya. Kategori komunikator ini adalah Jurubicara, Pemuka Pendapat, Pengamat.