Teknologi Blockchain dapat tingkatkan manajemen kontrak pemerintah dengan ciptakan catatan semua transaksi yang transparan dan aman, kurangi risiko korupsi dan tingkatkan kepercayaan publik
Langkah awal yang krusial ini melibatkan identifikasi kontrak dan individu mana yang akan menjadi bagian dari sistem blockchain. Berikut adalah uraian tentang cara mendekati hal ini:
1. Identifikasi Kontrak
Prioritaskan Kontrak Bernilai Tinggi
Mulailah dengan kontrak yang melibatkan dana publik yang signifikan dan memiliki risiko korupsi yang lebih tinggi. Ini mungkin termasuk:
- Proyek infrastruktur besar (jalan, jembatan, gedung)
- Pengadaan layanan dan peralatan TI
- Kontrak pertahanan
- Kontrak perawatan kesehatan
Pertimbangkan Kompleksitas
Mulailah dengan kontrak yang memiliki proses yang relatif mudah. Kontrak yang lebih kompleks dengan banyak pemangku kepentingan dan ketentuan yang rumit mungkin memerlukan lebih banyak waktu pengembangan dan pengujian.
Pendekatan Bertahap
Terapkan sistem secara bertahap, dimulai dengan sejumlah jenis kontrak yang terbatas dan secara bertahap perluas cakupannya. Ini memungkinkan peningkatan berulang dan meminimalkan gangguan.
2. Identifikasi Peserta
Peserta Inti
- Badan Pemerintah: Semua departemen yang terlibat dalam proses pengadaan (misalnya, departemen pengadaan, departemen keuangan, departemen hukum, kementerian terkait).
- Kontraktor: Meliputi kontraktor yang sudah ada dan calon kontraktor, mulai dari usaha kecil hingga perusahaan besar.
- Auditor: Auditor internal dan eksternal yang akan meninjau kepatuhan kontrak dan transaksi keuangan.
Peserta Potensial
- Warga Negara: Mengizinkan akses terbatas ke informasi kontrak demi transparansi dan pengawasan publik.
- Peneliti: Memberikan akses kepada peneliti dan akademisi untuk keperluan analisis data dan penelitian.
- Asosiasi Industri: Melibatkan asosiasi industri yang relevan untuk memberikan masukan dan memastikan sistem memenuhi kebutuhan komunitas kontraktor.
Metode untuk Menentukan Cakupan dan Peserta
- Lokakarya dan Kelompok Fokus: Melaksanakan lokakarya dan kelompok fokus dengan pemangku kepentingan utama untuk mengumpulkan masukan dan membangun konsensus.
- Survei dan Kuesioner: Bagikan survei kepada pejabat pemerintah, kontraktor, dan pihak terkait lainnya untuk memahami kebutuhan dan kekhawatiran mereka.
- Analisis Data: Analisis data pengadaan yang ada untuk mengidentifikasi kontrak berisiko tinggi dan memahami arus informasi terkini.
- Proyek Percontohan: Lakukan program percontohan skala kecil untuk menguji sistem dengan jumlah kontrak dan peserta yang terbatas sebelum penerapan skala penuh.
Pertimbangan Utama
- Keseimbangan Kepentingan: Pastikan keseimbangan kepentingan antara transparansi pemerintah dan kebutuhan untuk melindungi informasi komersial yang sensitif.
- Kemudahan Penggunaan: Rancang sistem agar mudah digunakan oleh semua peserta, termasuk mereka yang memiliki keahlian teknis terbatas.
- Fleksibilitas: Sistem harus dapat beradaptasi untuk mengakomodasi perubahan dalam peraturan, teknologi, dan kebutuhan pemangku kepentingan.
Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini secara cermat dan melibatkan semua pemangku kepentingan yang relevan, kita dapat menentukan cakupan dan basis peserta yang akan memaksimalkan manfaat buku besar kontrak pemerintah berbasis blockchain sekaligus meminimalkan potensi tantangan.
Mpu Gandring ingin memberantas korupsi di Indonesia dengan teknologi blockchain! Anda ingin mendukung?
- Follow akun Mpu.
- Upvote dan resteem postingan Mpu.
- Share di Instagram, Facebook, X/Twitter dll.
- Biar pemerintah mendengar dan menerapkannya.
Proyek Percontohan |
---|
Upvoted! Thank you for supporting witness @jswit.