Sistem dokumen pemerintah berbasis blockchain dapat diimplementasikan dengan mendefinisikan cakupan (jenis dokumen) dan partisipan (lembaga pemerintah, warga negara, bisnis) untuk lacak dan verifikasi penerbitan dokumen, dan kurangi korupsi

Jenis Dokumen:

Fokus awal harus pada dokumen bernilai tinggi yang sering diterbitkan dan rentan terhadap korupsi atau penipuan. Pertimbangkan kategori berikut:

1. Hak Milik:
   • Sertifikat tanah
   • Akta kepemilikan
   • Izin mendirikan bangunan
2. Izin Usaha:
   • Sertifikat pendaftaran usaha
   • Lisensi impor/ekspor
   • Izin pajak
3. Pendaftaran Kendaraan:
   • Sertifikat kendaraan
   • Surat Izin Mengemudi
4. Sertifikasi Pemerintah:
   • Akta kelahiran
   • Akta nikah
   • Gelar akademis

Peserta:

1. Instansi Pemerintah:
   • Otoritas penerbit (misalnya, kantor pendaftaran tanah, kantor pajak, departemen kendaraan bermotor)
   • Otoritas verifikasi (misalnya, polisi, bea cukai)
   • Badan regulasi (misalnya, badan perlindungan lingkungan)
2. Penerima Dokumen:
   • Individu
   • Bisnis
3. Warga negara:
   • Masyarakat umum dengan akses baca-saja untuk memverifikasi keaslian dokumen
   • Individu atau kelompok tertentu dengan akses tulis terbatas (misalnya, pejabat lembaga pemerintah yang berwenang)

Pertimbangan Tambahan:

• Implementasi Bertahap: Mulailah dengan cakupan terbatas dan perluas secara bertahap saat sistem terbukti berhasil.
• Prioritas: Prioritaskan jenis dokumen berdasarkan dampaknya terhadap korupsi dan kompleksitas implementasi.
• Interoperabilitas: Rancang sistem agar kompatibel dengan sistem pemerintah yang ada dan inisiatif blockchain di masa mendatang.
• Keamanan dan Privasi: Terapkan langkah-langkah keamanan yang kuat untuk melindungi informasi sensitif dan memastikan privasi data.
• Kerangka Hukum: Kembangkan pedoman hukum yang jelas untuk penggunaan teknologi blockchain dalam proses pemerintahan.

Contoh Skenario: Pendaftaran Sertifikat Tanah

• Jenis Dokumen: Sertifikat tanah
• Peserta:
  • Kantor pendaftaran tanah
  • Pemilik properti
  • Agen real estat
  • Bank
  • Pengadilan
• Kasus Penggunaan Blockchain:
  • Mencatat kepemilikan tanah dan riwayat transaksi
  • Mencegah transaksi tanah yang curang
  • Menyederhanakan proses pendaftaran tanah
  • Memungkinkan transfer properti yang aman dan transparan

Dengan mendefinisikan ruang lingkup dan peserta secara cermat, kita dapat menciptakan sistem berbasis blockchain yang kuat dan efektif untuk memerangi korupsi dan meningkatkan efisiensi pemerintah.

Mpu Gandring ingin memberantas korupsi di Indonesia dengan teknologi blockchain! Anda ingin mendukung?

• Follow akun Mpu.
• Upvote dan resteem postingan Mpu.
• Share di Instagram, Facebook, X/Twitter dll.
• Biar pemerintah mendengar dan menerapkannya.

Posting terkait: https://steemit.com/hive-103393/@mpu.gandring/untuk-perangi-korupsi-pemerintah-dapat-bangun-sistem-blockchain-untuk-lacak-penerbitan-dokumen-dan-pergerakan-aset-sehingga

Proyek Percontohan
Proyek percontohan pengeluaran pemerintah di blockchain tentang “Pembelian bangku taman kota Steem SEA” menggunakan blockchain Steem