Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Wakil Gubernur Fadhlullah Menghadiri Pesta Pelantikan kepala daerah Se - Nusantara
Media Globes l Jakarta - Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) dan Wakil Gubernur Fadhlullah (Dek Fadh) menghadiri prosesi pelantikan para kepala daerah terpilih dalam pesta demokrasi Pilkada Serentak 2024 di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 20 Febuari 2025.
Pelantikan akbar ini, dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan diikuti oleh para kepala daerah terpilih dari Se-Nusantara, Indonesia. Adapun yang dilantik terdiri dari pasangan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih.
Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekda Aceh, Akkar Arafat, mengungkapkan bahwasanya Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) dan Wakil Gubernur Fadhlullah (Dek Fadh) merupakan satu-satunya kepala daerah hasil Pilkada 2024 yang dilantik lebih awal dibandingkan dengan kepala daerah lainnya di Indonesia.
Sebagai mana yang kita ketahui Kesepakatan damai Aceh di Helsinki adalah Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang ditandatangani pada 15 Agustus 2005. MoU ini mengakhiri konflik bersenjata antara Aceh dan Indonesia yang berlangsung selama tiga dekade.
Isi MoU Helsinki Pemerintahan Aceh, Hak-hak asasi manusia, Amnesti dan reintegrasi, Pengaturan keamanan, Pembentukan Aceh Monitoring Mission.
Perundingan damai ini dicetuskan oleh Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla yang turut hadir menyaksikan langsung pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Periode 2025-2030.
Hamid Awaluddin ditunjuk sebagai koordinator perunding mewakili Pemerintah Indonesia.
Malik Mahmud Al Haytar ditunjuk sebagai koordinator perunding GAM.
Martti Ahtisaari, mantan Presiden Finlandia, menjadi mediator perundingan.
Salah satu alasan percepatan pelantikan adalah tidak adanya permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur Aceh ke Mahkamah Konstitusi (MK). Selain itu, dasar Hukum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) juga memungkinkan pelantikan lebih awal.
Dalam Pasal 69 huruf C UUPA disebutkan bahwa pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) atas nama Presiden Republik Indonesia di hadapan Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh dalam rapat paripurna DPRA.
Pelantikan Gubernur Aceh Pasangan Muzakir Manaf (Mualem) dan Fadhlullah (Dek Fadh) resmi dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh untuk periode 2025-2030.
Di Lantik oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang mewakili presiden Indonesia (RI) Prabowo Subianto, Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah berlangsung di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), pada Rabu, 12 Februari 2025.
Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Pemerintahan Aceh yang bersifat lex spesialis, yang memberikan kekhususan dalam pengaturan pemerintahan di provinsi ini.
Kendati telah lebih dulu dilantik, namun Muzakir Manaf (Mualem) tetap memanfaatkan waktu kesibukannya untuk dapat menghadiri prosesi pelantikan kepala daerah lainnya di Jakarta sebagai bentuk solidaritas dan komitmennya dalam menjalin tali silaturahmi terhadap sinergi pemerintahan nasional.
"Bapak Gubernur Aceh Mualem bersama Bapak Wakil Gubernur Aceh Dek Fadh hadir di Jakarta untuk menyaksikan pelantikan kepala daerah lainnya dari seluruh Indonesia,"ungkap Akkar.
Muzakir Manaf (Mualem) bersama Fadhlullah (Dek Fadh) sebelumnya tiba di titik kumpul Lapangan Monas dan bergabung bersama para kepala daerah lainnya. Selanjutnya para kepala daerah bergerak menuju ke Istana Negara untuk agenda sesi pelantikan.
Setelah pelantikan, Gubernur Muzakir Manaf dan Wakil Gubernur Fadhlullah dijadwalkan kembali bergabung dengan para kepala daerah lainnya dalam kegiatan Retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.
Presiden Prabowo Subianto mengundang para kepala daerah terpilih untuk mengikuti Retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang dengan tujuan utama memperkuat sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah. Retret yang berlangsung dari 21 hingga 28 Februari 2025 ini dirancang untuk menyelaraskan visi dan misi nasional dengan program kerja di tingkat daerah.
Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Adita Irawati, menjelaskan bahwa materi yang akan disampaikan dalam Retret mencakup arahan Presiden terkait visi pemerintahan saat ini. Hal ini bertujuan agar kepala daerah memahami dan dapat mengimplementasikan kebijakan nasional secara efektif sehingga berpengaruh signifikan di wilayah masing-masing.
Selain itu, Retret ini juga berfungsi sebagai forum bagi para kepala daerah untuk berdiskusi dan membangun hubungan yang lebih erat, sehingga tercipta koordinasi yang lebih baik dalam pelaksanaan program pembangunan yang lebih baik kedepan.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menekankan pentingnya dialog terbuka bersama kepala daerah untuk saling berbagi pengalaman dan strategi dalam menjalankan pemerintahan yang berpihak pada rakyat.