Jakarta Hadapi Krisis Polusi Udara, Semakin Parah
Jakarta, ibu kota Indonesia, kembali menjadi sorotan dunia karena kualitas udaranya yang memburuk. Berdasarkan data IQAir pada 11 Mei 2025, Jakarta menempati peringkat ketiga kota dengan polusi udara terburuk di dunia, dengan Indeks Kualitas Udara (AQI) mencapai 170 dan konsentrasi PM2.5 sebesar 82 µg/m³. Kondisi ini, yang dikategorikan sebagai "tidak sehat," menimbulkan ancaman serius bagi kesehatan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan individu dengan penyakit pernapasan.
Polusi udara di Jakarta dipicu oleh berbagai faktor, dengan sektor transport Execute a search for this term: transportasi menyumbang sekitar 44-67% dari total emisi polutan di Jakarta, terutama karbon monoksida (CO) dan nitrogen dioksida (NO2) dari kendaraan bermotor. Industri, termasuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbahan bakar batu bara, juga berkontribusi signifikan, menghasilkan sulfur dioksida (SO2) dan PM2.5.
Pembakaran sampah secara terbuka dan emisi rumah tangga turut memperparah kondisi ini. Musim kemarau, yang mengurangi curah hujan dan meningkatkan akumulasi polutan, serta fenomena seperti lapisan inversi, membuat polutan sulit tersebar. Selain itu, polusi lintas batas dari kawasan industri di Banten dan Jawa Barat turut memperburuk kualitas udara Jakarta.
Partikel PM2.5, yang mampu menembus aliran darah, menjadi ancaman utama. Paparan jangka panjang dapat menyebabkan penyakit pernapasan seperti asma, infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), hingga penyakit kardiovaskular dan kanker paru-paru. Menurut Greenpeace Indonesia, polusi udara di Jakarta menyebabkan 7.390 kematian dini setiap tahun dan 2.000 bayi lahir dengan berat badan rendah. Anak-anak juga berisiko mengalami gangguan perkembangan kognitif dan fisik. Selain dampak kesehatan, polusi udara merusak ekosistem, mengurangi kualitas tanah, air, dan tanaman.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerapkan sejumlah langkah untuk mengatasi krisis ini. Program uji emisi kendaraan terus diperketat, dengan sanksi denda bagi pelaku pelanggaran. Pemprov juga memasang 166 unit water mist generator di gedung-gedung untuk menangkap partikel polutan. Untuk jangka pendek, kebijakan seperti work from home (WFH), rekayasa cuaca, dan pembatasan kendaraan (sistem 4-in-1) diterapkan. Jangka panjang, elektrifikasi transportasi, pengembangan transportasi massal, dan penambahan ruang terbuka hijau (RTH) menjadi prioritas. Hingga akhir 2023, 23 RTH baru seluas 6 hektar telah dibangun di Jakarta.
Masyarakat juga didorong untuk berpartisipasi dengan menggunakan transportasi umum, bersepeda, atau mengurangi pembakaran sampah. Edukasi tentang bahaya polusi dan gaya hidup ramah lingkungan menjadi kunci. Namun, pegiat lingkungan menilai beberapa kebijakan pemerintah masih bersifat reaktif dan kurang berbasis bukti ilmiah. Koalisi masyarakat sipil, seperti IBUKOTA, menuntut revisi baku mutu udara ambien nasional agar sesuai standar WHO dan penerapan alat ukur polusi secara real-time.
Untuk mencegah polusi bertambah buruk, diperlukan kolaborasi lintas sektor yang lebih kuat, termasuk penegakan hukum terhadap industri pelaku pencemaran dan transisi energi dari batu bara ke sumber terbarukan. Dengan langkah konkret dan komitmen bersama, Jakarta diharapkan dapat menghirup udara yang lebih bersih di masa depan.
