Kementerian PANRB perkuat aturan dan digitalisasi untuk perangi korupsi di instansi pemerintah dengan kolaborasi berbagai pihak

Kementerian PANRB mempertajam aturan pengelolaan konflik kepentingan untuk memerangi korupsi di instansi pemerintah, khususnya di sektor pengadaan barang dan jasa.

Digitalisasi dan e-katalog juga menjadi target reformasi birokrasi untuk mencegah korupsi.

Kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Kemitraan, KPK, dan SPAK, dilakukan untuk memastikan pengelolaan konflik kepentingan yang efektif dan sistematis.

Nah ini dia! Mulai ada digitalisasi untuk memerangi korupsi. Langkah berikutnya adalah introduksi blockchain. 👍

Mpu Gandring ingin memberantas korupsi di Indonesia dengan teknologi blockchain! Anda ingin mendukung?

• Follow akun Mpu.
• Upvote dan resteem postingan Mpu.
• Share di Instagram, Facebook, X/Twitter dll.
• Biar pemerintah mendengar dan menerapkannya.

Sumber dari: https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/perkuat-upaya-pencegahan-korupsi-kementerian-panrb-pertajam-aturan-pengelolaan-konflik-kepentingan