Anomali Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA): Dana Melimpah, Kesejahteraan Rendah
Dengan berbagai sumber pendaanaan, seharusnya masyarakat Aceh hidup dalam payung kesejahteraan. Namun, dengan dana melimpah, kesejahteraan dan kualitas pendidikan Aceh masih rendah, kalah jauh dibandingkan dengan provinsi lain yang dananya lebih rendah.
Bagaimana ini bisa terjadi?
Puncak Gunung Burni Telong, harus bisa dikembangkan menjadi sumber income di Aceh.
Sebagai wujud kompensasi pelaksanaan damai di Aceh, pemerintah pusat memberikan dana khusus untuk pembangunan melalui APBD Aceh. Dana yang dikenal dengan DOKA dalam UU No. 11/2006 diberikan dalam jangka waktu 20 tahun (2008 - 2027) untuk mempercepat laju pembangunan Aceh yang vakum sangat lama akibat konflik bersenjata GAM dengan Pemerintah Pusat.
DOKA yang diberikan mulai tahun 2008 hingga 2027 adalah sebuah otonomi yang diberikan Pemerintah Pusat terhadap Aceh yang mendapatkan banyak hak-hak khusus, seperti adanya lembaga yudikatif dengan majelisnya hingga berhak ikut serta dalam hubungan luar negeri pemerintah Indonesia yang terkait dengan Aceh.
Dibandingkan daerah lainnya di luar Jawa, Aceh mempunyai pendapatan yang lebih besar. Legal policy yang digunakan sebagai sumber pendapatan Aceh berfungsi untuk mempercepat pembangunan demi tercapainya keadilan dan kesejahteraan masyarakat.
Sesuai dengan UU No.11/2006, DOKA hanya dapat digunakan pada enam program/kegiatan, meliputi infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan sosial/keistimewaan Aceh. Di luar dari enam program/kegiatan tersebut tidak dapat dilakukan dengan DOKA.
Sepanjang 15 tahun penggunaan DOKA di Aceh, persentase kegiatan terbesar diarahkan untuk perbaikan infrastruktur yang angkanya mencapai 44,39 persen. Diikuti program/kegiatan bidang pendidikan sebesar 18,92 persen; pemberdayaan ekonomi 12,69 persen; kesehatan 12,63 persen; pengentasan kemiskinan 6,11 persen; sosial 3,2 persen dan keistimewaan Aceh 2,06 persen.
Sektor perkebunan juga bisa menjadi andalan Aceh.
Persentase penggunaan DOKA selama 15 tahun tersebut ternyata belum mampu memberikan dampak signifikan terhadap keadilan dan kesejahteraan masyarakat di Aceh. Terbukti beberapa indikator pembangunan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat di Aceh belum dapat dirasakan secara menyeluruh.
DOKA yang diharapkan dapat mengangkat kesejahteraan rakyat Aceh ternyata menjadi anomali. Aceh yang memiliki APBD terbesar di Sumatera malah menjadi provinsi termiskin di Sumatera dan status itu disandang dalam beberapa tahun tanpa adanya perubahan. APBD Aceh merupakan yang terbesar keenam di Indonesia, tetapi ironisnya Aceh berada pada peringkat keenam termiskin di Indonesia. Indikator pengangguran di Aceh berada di bawah nasional begitu juga pertumbuhan ekonomi, tingkat kepentingan, investasi dan stunting, hanya IPM di Aceh hampir sama dengan rata-rata nasional.
Dari enam program/kegiatan yang menggunakan DOKA, terlihat ada ketimpangan yang begitu besar pada program/kegiatan antara infrastruktur dengan pemberdayaan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.
Perbaikan infrastruktur tidak dapat secara signifikan meningkatkan ekonomi Aceh dan mengurangi angka kemiskinan. Harus ada upaya lain yang dilakukan oleh semua stakeholder untuk membantu pembangunan di Aceh guna mempercepat keadilan dan kesejahteraan masyarakat.[]
Pariwisata belum menjadi andalan pariwisata Aceh.